JAKARTA, VISTA.CO.ID – Pergeseran rantai pasok global menjadi salah satu peluang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi asing hingga 2027. Tren China+1 dan Taiwan+1, hilirisasi industri serta perkembangan sektor teknologi dan kendaraan listrik dinilai membuka ruang pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional.
Peluang tersebut muncul ketika Asia Tenggara semakin menjadi tujuan investasi global. Arus PMA kawasan ini meningkat dari sekitar USD225 miliar pada 2024 menjadi hampir USD250 miliar pada 2025. Sementara itu, arus PMA di Asia Timur mencapai sekitar USD245 miliar pada periode yang sama.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam forum The Indonesia Equation: Risks, Returns and the Road to 2027 yang digelar Bank DBS Indonesia bersama Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, para analis DBS Group Research dan perwakilan perusahaan multinasional.
Senior Economist DBS Group Research, Radhika Rao, mengatakan perubahan struktur ekonomi dunia yang semakin multipolar memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam rantai pasok global.
“Perkembangan ekonomi global yang semakin multipolar membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan baru, seiring dengan semakin terdiversifikasinya investasi, manufaktur, dan rantai pasok global,” ujar Radhika.
Indonesia, lanjutnya, memiliki sejumlah modal untuk memanfaatkan perubahan tersebut, mulai dari sumber daya alam dan pasar domestik hingga peluang mengembangkan investasi berbasis teknologi dan ekonomi digital.
“Keunggulan Indonesia ke depan tidak hanya terletak pada sumber daya alam dan ukuran pasar, tetapi juga pada kemampuannya menarik investasi berbasis teknologi, memperkuat rantai nilai domestik, mengembangkan ekonomi digital, serta menjaga stabilitas kebijakan dan makroekonomi,” lanjut Radhika.
Tren China+1 dan Taiwan+1 menjadi salah satu faktor yang berpotensi memperkuat posisi Indonesia. Perusahaan global yang melakukan diversifikasi basis produksi membutuhkan lokasi baru untuk menjaga ketahanan rantai pasok.
Peluang tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengembangkan manufaktur kendaraan listrik, elektronik hingga sektor semikonduktor. Agenda hilirisasi juga menjadi instrumen penting karena tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi turut membuka investasi pada sektor energi, infrastruktur dan manufaktur strategis.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi. Riyatno mengatakan capaian investasi pada semester pertama 2026 menunjukkan bahwa minat investor terhadap Indonesia masih memiliki daya tahan di tengah dinamika ekonomi global.
“Realisasi investasi di Indonesia tetap menunjukkan tren positif yang dibuktikan dengan capaian semester pertama 2026 hampir 50% dari target pertumbuhan 7,2% YoY. Di tengah dinamika global dan persaingan yang semakin intensif, potensi investasi di Indonesia masih sangat besar dengan resiliensi ekonomi yang cukup baik,” kata Riyatno.
Pemerintah, menurut dia, terus memperkuat layanan investasi dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut mencakup penyusunan peta jalan sektor investasi, reformasi regulasi hingga penyederhanaan perizinan melalui OSS Versi 2.
“Karena itu, Kementerian terus berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan layanan investasi end-to-end, mulai dari peta jalan sektor investasi, reformasi regulasi, hingga streamlining perizinan perusahaan dengan aplikasi OSS Versi 2 yang kini lebih canggih didukung AI dan blockchain sehingga semakin terintegrasi untuk memastikan proses investasi yang lebih efisien,” jelas Riyatno.
Meski peluang investasi terbuka lebar, perusahaan multinasional tetap harus memperhitungkan berbagai risiko. Arah suku bunga Amerika Serikat, nilai tukar rupiah, kondisi pasar global, geopolitik dan perubahan regulasi dapat memengaruhi biaya modal maupun strategi ekspansi.
Karena itu, perusahaan multinasional memiliki sejumlah pilihan strategis menuju 2027, yakni memperluas bisnis (expand), memperdalam investasi (deepen) atau meninjau kembali eksposur bisnis (reassess).
Pilihan tersebut sangat bergantung pada sektor usaha, strategi masing-masing perusahaan dan tingkat toleransi terhadap risiko. Infrastruktur fisik seperti energi, transportasi dan logistik serta infrastruktur nonfisik berupa regulasi, kualitas sumber daya manusia dan kemudahan berusaha juga menjadi faktor penting.
Di tengah kebutuhan tersebut, perbankan memiliki peran untuk membantu perusahaan memahami dinamika pasar sekaligus menyediakan solusi pembiayaan.
Head of Large & Multinational Corporates, Institutional Banking Group, Bank DBS Indonesia, Natalia Ratulangi, menilai perusahaan multinasional membutuhkan dukungan perbankan yang lebih luas seiring semakin kompleksnya tantangan bisnis.
“Kebutuhan perusahaan multi-national semakin beragam, tidak hanya sekadar pembiayaan tapi juga kebutuhan untuk mengatasi dampak gejolak suku bunga, nilai tukar, kebijakan regulasi dan sentimen local ekonomi,” kata Natalia.
Menurutnya, konektivitas regional menjadi salah satu kekuatan yang dibutuhkan perusahaan ketika melakukan ekspansi di Asia.
“Dengan konektivitas DBS di Asia, platform digital banking terkini, dan para ahli di berbagai sektor yang memperkuat kapabilitas kami, DBS menyediakan end-to-end banking solutions untuk mendukung kebutuhan perusahaan multinasional yang semakin kompleks ini,” ujarnya.
Bank DBS Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap penguatan ekosistem investasi dan perluasan investasi asing. Kapabilitas tersebut diperkuat berbagai penghargaan internasional, seperti World’s Best Corporate Bank 2026 dan Best Bank for Sustainable Finance 2026 dari Global Finance, Best Sustainable Bank & Biggest Sustainable Impact 2026 dari FinanceAsia, serta Best Bank for Sustainable Finance 2026 dari The Asset.
Dengan kombinasi reformasi struktural, penguatan ekosistem industri, hilirisasi, perkembangan teknologi dan dukungan pembiayaan, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mempertahankan daya tariknya sebagai salah satu destinasi investasi utama di Asia Tenggara menjelang 2027. (*/san)
