JAKARTA, VISTA.CO.ID – Pertumbuhan ekonomi digital dan perdagangan elektronik (e-commerce) menjadi salah satu penggerak utama meningkatnya kebutuhan jasa logistik di Indonesia. Namun, pertumbuhan volume pengiriman tersebut dinilai harus diiringi dengan iklim persaingan usaha yang sehat agar industri logistik dapat berkembang secara berkelanjutan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Logistik Ecommerce (APLE) Sonny Harsono mengatakan, industri logistik nasional saat ini mencatat pertumbuhan sekitar 6 persen secara tahunan. Angka tersebut berjalan beriringan dengan pertumbuhan platform digital yang mencapai sekitar 14 persen.
“Pertumbuhan logistik di Indonesia sekarang ini year-on-year masih di angka 6 persen, dengan pertumbuhan dari platform itu sekitar 14 persen dari ekonomi digital yang kurang lebih sekitar 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.850 triliun per tahunnya,” ujar Sonny dalam dialog Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (19/8/2026).
Menurut Sonny, pertumbuhan ekonomi digital menciptakan peluang besar bagi perusahaan logistik. Meningkatnya transaksi e-commerce secara otomatis mendorong kebutuhan terhadap layanan pengiriman, pergudangan, transportasi, hingga fulfillment.
Dari sekitar 100 miliar dolar AS nilai ekonomi digital tersebut, sektor e-commerce disebut memberikan kontribusi sekitar 72 persen. Sementara pergudangan dan transportasi berada di kisaran 10 persen dan jasa pengantaran sekitar 8 persen.
“Dengan demikian, platform dan sektor logistik secara keseluruhan menopang sekitar 90 persen aktivitas ekonomi digital tersebut,” kata Sonny.
Meski memiliki peluang besar, industri logistik juga menghadapi tekanan dari konsumen yang menginginkan layanan semakin cepat dengan biaya semakin murah. Menurut Sonny, tuntutan tersebut memang menjadi bagian dari perkembangan pasar, tetapi jangan sampai membuat pelaku logistik kesulitan mempertahankan bisnisnya.
“E-commerce atau platform itu membutuhkan healthy logistik environment, healthy ekosistem. Akan tetapi, tuntutan pasar di luar sana membutuhkan yang tercepat dan termurah,” ujarnya.
Integrasi Vertikal Jadi Perhatian
Persoalan lain yang menjadi perhatian APLE adalah semakin terintegrasinya bisnis platform digital dengan layanan logistik. Sonny menilai kepemilikan perusahaan logistik oleh sebuah platform pada dasarnya bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan selama perusahaan lain tetap memiliki kesempatan untuk berkompetisi.
Namun, situasinya menjadi berbeda apabila sebuah platform menguasai berbagai tahapan bisnis sekaligus, termasuk pembayaran, transaksi hingga pengiriman barang melalui perusahaan yang terafiliasi.
“Kalau terjadi vertical integration atau integrasi vertikal, di mana satu platform memiliki kurang lebih 8 juta paket dan itu dilakukan semuanya mulai pembayarannya sampai dengan pengirimannya oleh logistik yang terafiliasi oleh mereka sendiri, di situ jadi tidak sehat,” jelasnya.
Kondisi tersebut, menurut Sonny, berpotensi membuat volume pengiriman terkonsentrasi pada satu kelompok usaha. Dampaknya, perusahaan logistik independen dapat menghadapi tantangan lebih besar untuk mendapatkan volume pengiriman yang cukup untuk mempertahankan skala bisnis.
APLE kemudian membawa persoalan tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk diuji dari sisi persaingan usaha. Sonny menyebut asosiasi telah mengumpulkan data dan temuan yang menjadi dasar pengajuan tersebut.
“Kita uji ke anti-competition body di Indonesia yaitu KPPU. Dan sejauh ini memang dari bukti-bukti dan pengumpulan data itu memang ada,” tutur Sonny.
Tiga Risiko yang Perlu Diwaspadai
Sonny menyebut ada tiga risiko utama dari integrasi vertikal yang perlu menjadi perhatian pelaku industri maupun regulator.
Risiko pertama adalah konsentrasi volume pengiriman. Jika sebagian besar paket dari suatu platform diarahkan kepada perusahaan logistik yang masih berada dalam satu kelompok usaha, maka ruang pertumbuhan bagi penyedia jasa logistik lainnya dapat semakin terbatas.
Risiko kedua adalah predatory pricing, yakni strategi harga yang sangat rendah dan berpotensi memberikan tekanan berat terhadap kompetitor. Dalam bisnis logistik, tarif merupakan salah satu komponen yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan biaya operasional dan margin perusahaan.
Risiko ketiga adalah monopoli. Apabila konsentrasi volume dan kekuatan pasar semakin besar, ditambah kemampuan mengendalikan rantai bisnis dari hulu hingga hilir, persaingan berpotensi menjadi tidak seimbang.
Meski demikian, Sonny tidak menilai pembangunan jaringan logistik oleh platform sebagai persoalan secara otomatis. Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan respons terhadap kebutuhan konsumen dan tuntutan bisnis digital yang menginginkan layanan semakin cepat serta efisien.
Karena itu, yang perlu dibangun adalah mekanisme agar inovasi dan efisiensi tetap berjalan tanpa menghilangkan kesempatan perusahaan lain untuk tumbuh.
“Industri digital Indonesia membutuhkan healthy logistik. Perusahaan logistik yang sanggup berkembang bukan hanya kurir, yang kemudian bisa punya fulfillment, kemudian bisa punya armada pesawat sendiri,” kata Sonny.
APLE berharap perusahaan logistik dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitasnya. Persaingan yang sehat dinilai akan mendorong pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperkuat teknologi, memperluas jaringan distribusi, sekaligus menjaga kualitas layanan.
“Visi dan misi asosiasi agar industri logistik, perusahaan-perusahaan logistik ini diperlakukan secara fair, kemudian bisa berkembang. Dari perkembangan mereka dengan margin yang bagus akan menciptakan ekosistem yang baik,” pungkas Sonny.
Dengan pertumbuhan e-commerce yang terus menciptakan permintaan baru, masa depan industri logistik Indonesia dinilai sangat prospektif. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak menjaga keseimbangan antara efisiensi platform, kepentingan konsumen, dan keberlangsungan perusahaan logistik sebagai bagian penting dari rantai pasok ekonomi digital. (*/san)
