JAKARTA, VISTA.CO.ID – Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menilai kolaborasi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) memiliki potensi bisnis yang sangat baik.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa kerja sama tersebut harus diletakkan dalam struktur yang tepat dan dibarengi dengan mitigasi risiko yang ketat.
“Tetapi yang penting adalah kita letakkan dalam satu struktur yang tepat. Kalau dibandingkan BPD atau BPRNS, kalau dibandingkan BPR atau BPRNS itu kan relatif memiliki sumber daya yang baik. BPR ataupun BPRS itu memiliki kedekatan dengan pasar mikro,” kata Agus dalam siaran pers.
Agus menjelaskan bahwa BPR dan BPRS memiliki keunggulan berupa akses layanan serta kedekatan yang kuat dengan segmen pasar mikro, area yang relatif sulit dijangkau secara langsung oleh BPD.
Oleh karena itu, keunggulan masing-masing lembaga keuangan daerah ini dinilai dapat saling melengkapi jika disinergikan secara optimal.
“Bentuk kolaborasi yang dapat dibangun antara BPD dan BPR/BPRS meliputi model digital, penyediaan konten, hingga pemanfaatan saluran distribusi (channel),” katanya.
Namun, Agus memberikan catatan kritis agar bentuk kerja sama tersebut tidak sampai menimbulkan moral hazard berupa pemindahan risiko kredit antarlembaga.
“Tapi yang lebih penting dari itu menurut saya eh jangan sampai menggeser risiko dari satu lembaga ke lembaga lain. Kenapa? Karena gini, bentuk bentuk kolaborasinya atau keterbukaannya itu sebenarnya bisa ke model digital, konten, channel, gitu,” ujarnya.
Kembali dijelaskannya, di dalam konsep pembangunan daerah, pemahaman terhadap profil dan rekam jejak nasabah (borrower) dinilai sangat vital agar risiko kredit dapat diukur secara presisi.
Oleh karena itu, transparansi serta mitigasi risiko yang matang menjadi syarat mutlak agar kerja sama antara BPD dan BPR/BPRS dapat berjalan secara berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak.
“Nah, di dalam konsep ini, pembangunan daerah harus kita tahu dan paham akan lain dari borrower-nya. Sehingga eh risikonya tidak bisa diukur dengan baik. Jadi pada prinsipnya kerja sama ini sangat baik untuk kedua belah pihak,” ungkap Agus. (*/Ign)
